Rp 500 Juta Hanya Review Desain

Anggaran Masjid Al-Alam dalam APBD-P Pemrov

 

Desain mesjid Al-Alam

SULTRA - Mega proyek pembangunan Masjid Al Alam tak pernah luput dari perhatian publik. Masjid yang rencananya dibangun di tengah teluk Kendari itu diakui Dinas Pekerjaan Umum (PU) masih terus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Meski dalam APBD 2013 tidak dianggarkan, namun dalam struktur APBD-P 2013 diporsikan sebesar Rp.500 juta. Itu bukan diperuntukan pembangunan infrastruktur, namun lebih pada perubahan desain/gambar.

"Rp 500 juta itu untuk review desain. Rencananya akan ada perubahan tempat parkir, areanya akan diperkecil," kata Kepala Dinas PU Sultra, Ma'mun Supriatna saat ditemui disela penandatanganan MoU penetapan KUA PPAS di Kantor DPRD Sultra akhir pekan lalu.

   

Ma'mun mengakui meski Pemrov sangat serius dalam upaya merealisasikan pembangunan masjit itu, namun semua tetap dikondisikan dengan pembiayaan. Biar bagaimanapun masih ada juga infrastruktur lain butuh perhatian pemerintah. Sehingga tetap akan dianggarkan secara bertahap di APBD.

   

"Dalam APBD 2013 memang tidak dianggarkan. Penganggaran akan diajukan kembali pada pembahasan APBD 2014 di akhir 2013 ini. Mungkin November mendatang sudah mulai dibahas,"terangnya.

   

Untuk diketahui, Masjid Al Alam rencananya dibangun di tengah-tengah Teluk Kendari sebagai sebuah ikon ibadah umat Islam Provinsi Sultra. Masjid tersebut didesain dengan kubah buka tutup secara otomatis, dengan tiga konsep kubah yakni Kubah Utama Mekar Bunga, Kubah Sekunder Geser Nabawi dan Tenda Payung.

   

Meski sempat mendapatkan kritikan anggota DPRD Sultra karena penganggarannya pada 2010 dan 2011 sebesar Rp 36 miliar tidak menampakkan progres pembangunan, namun penganggarannya tetap berlangsung. Meski belum ada data pasti, namun kalkulasi yang sempat diungkap pihak PU, masjid itu akan menelan anggaran daerah sebesar Rp 200 miliar APBD.

   

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sultra, La Nika menilai pembangunan Masjid Al Alam saat ini belum prioritas. Menurutnya, soal tempat ibadah mestinya dikembalikan pada pribadi masing-masing. Adapun pemerintah cukup memberi stimulan saja, tidak mesti sampai sejauh itu. Apalagi sampai berdiri ditengah teluk. "Saya rasa akan dipertimbangkan kalau dianggarkan lagi di APBD. soalnya, anggaran yang digelontorkan sebelumnya belum jelas progresnya. Lagi pula itu bukan prioritas saat ini," ujar La Nika saat ditemui seusai rapat KUA PPAS beberapa hari lalu.

Sumber: kendari pos