Pehatikan Lingkungan Telat Dikumandangkang

SULTRA - Pemerintah tak ubahnya sebuah penumpang  ketinggalan kereta.  Banjir sudah memakan korban, baik materi maupun jiwa. Kok malah baru "bangun" menghimbau agar perhatikan lingkungan. Meski begitu, Gubernur Sultra Nur Alam masih saja percaya diri (PD). Secara gamblang menegaskan bahwa banjir di Sultra tak lepas dari kerusakkan lingkungan.  Nur Alam pun mengingatkan agar menghentikan semua aktivitas yang merusak lingkungan.

   
"Hilangkan semua bentuk perusakan lingkungan, pembabatan hutan tidak terkendali baik alasan perkebunan rakyat maupun pertambangan yang tidak ikut norma," ujar Nur Alam di hadapan peserta buka puasa bersama korban banjir di Rujab gubernur akhir pekan lalu.
   
Meski mengakui bahwa bencana tak lepas dari campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, namun menurutnya peran manusia dalam mempercepat terjadinya bencana itu juga ikut andil besar. Artinya hukum kausalitas takkan pernah lepas dari setiap kejadian di bumi ini, tak terkecuali banjir yang melanda lebih dari setengah wilayah Sultra.
   
"Kalau sudah terlanjur rusak, mari kita perbaiki kembali dengan melakukan penghijauan. Sungai yang dangkal jangan lagi ditambah dangkal tapi dijaga supaya kembali seperti semula fungsinya," himbaunya, sambil berpesan agar menjadikan kejadian itu sebagai sarana meningkatkan ketaatan pada tuhan.
   
Bukan hanya pada korban banjir, bagi petugas pemerintah di lapangan juga dihimbau untuk melakukan proses identifikasi kerugian dengan cermat supaya tak ada masyarakat yang dirugikan. "Identifikasi akurat diperlukan untuk mengetahui kerugian secara pasti," terangnya.
   
Sayangnya, gubernur dua periode itu tidak menyinggung soal tambang sebagai salah satu pihak yang punya peran penting dalam menyumbang kerusakan lingkungan. Meski tidak semua perusahaan tambang, namun sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan  itu. Memang tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada Pemprov  tanggung jawab, karena sesuai UU Otonomi Daerah, kewenangan pengelolaan tambang ada di Pemkab/Pemkot. Adapun Pemprov hanya kebagian fungsi pembinaan dan pengawasan.

Sumber: kendari pos