Hanya 5 Kabupaten Bisa Terima CPNS 2013

-Pemprov dan Kota Kendari Dilarang
-Seleksi Digelar Agustus Mendatang

PUMA Kendari: Penerimaan CPNS 2013 jalur umum di Sultra dipastikan digelar tahun ini. Sayangnya, jatah yang diberikan Kementrian PAN-RB bagi daerah ini sangatlah sedikit yakni 515 orang, itupun hanya ada di lima kabupaten di Sultra yakni Bombana, Kolaka Utara, Buton Utara, Konawe Utara dan Wakatobi. Sedangkan Pemkot Kendari dan Pemprov Sultra termasuk daerah lain tidak diizinkan menerima pegawai baru karena terganjal syarat rasio belanja pegawai diatas 50 persen dari APBD.

Daerah yang paling banyak kuotanya adalah Buton Utara dengan 160 orang, disusul Wakatobi 105 kursi, kemudian Kolaka Utara dan Konawe Utara masing-masing 100 jatah PNS baru, dan paling sedikit adalah Bombana yakni 50 orang.  “Kuota ini ditentukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur Kemen PAN dan RB. Salah satunya, daerah tidak diperbolehkan merekrut jika anggaran belanja pegawai masih diatas 50 persen APBD," ujar Menteri PAN dsn RB, Azwar Abubakar, usai memberikan arahan dalam rapat koordinasi seleksi jalur umum CPNS di Balai Kartini, Jakarta, kemarin.

  Kata Azwar, pemerintah akan menggelar seleksi CPNS dari jalur pelamar umum dijadwalkan setelah lebaran Idul Fitri, atau sekitar minggu ketiga-keempat bulan Agustus 2013. Dalam seleksi CPNS pelamar umum ini direncanakan menggunakan Sistemcomputer Assisted Computer (CAT), yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tesnya, akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November.

  

"Pada reformasi bidang pengadaan CPNS pemerintah ingin, PNS yang bisa memberikan kontribusi atau mereka yang tercipta adalah orang yang terbaik untuk bangsa. Dengan adanya informasi seperti ini, secara dini siapa yang mau ikut tes harus mempersiapkan diri dengan baik karena itu, kunci untuk bisa berkompetisi menjadi CPNS," terangnya, usai Rapat Panitia Pengadaan CPNS Nasional Tahun 2013, di Balai Kartini, Jakarta, kemarin.

  

Dalam rapat koordinasi tersebut diharapkan juga terdapat kesamaan pandangan dalam hal penyiapan dan pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2013 meliputi Tes Bagi Honorer K-2 dan Pelamar Umum. Jumlah honorer K-2 yang akan ikut seleksi sekitar 611.692 terdiri dari instansi pusat sejumlah 72.064 dan instansi pemerintah daerah sejumlah 539.632.

  

Menurut Kemen PAN dan RB, dalam jalur pelamar umum dan honorer kategori dua (K2) memiliki metode tes yang berbeda, tapi tetap berbasis kompetensi.  Kalau seleksi umum menggunakan CAT yang difasilitas Badan Kepegawaian Negara (BKN), honorer K2 tidak berlaku demikian. Seleksinya dilaksanakan tes tulis atau menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK).

   

K2 akan lebih awal mengikuti seleksi untuk menghabiskan sisa yang ada. Menurutnya, pada tes tulis honorer dilakukan instansi masing-masing. Namun soal, LJK dan pengolahan hasil LJK dilakukan oleh panitia pengadaan CPNS nasional dibantu Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

 

Sementara, Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan, BKN pusat sudah menyiapkan 2 CAT station dengan kapasitas 140 komputer. Sedangkan di daerah tersedia 600 komputer yang tersebar di 12 Kantor Regional (Kanreg), masing-masing 50 komputer.  Kedua belas Kanreg dimaksud adalah Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Manado, Pekanbaru, dan Jayapura (dalam proses).

 

Dikakatannya, dalam seleksi CPNS pemerintah juga mengambil kebijakan afirmasi, dengan mengakomodir pelamar umum dari penyandang cacat, pemuda-pemudi Papua yang potensial, serta atlet berprestasi, yang jumlahnya sebanyak 565 formasi. Katanya, untuk penyandang cacat/disabilitas bagi K/L dialokasikan 62 formasi,  dan untuk daerah sebanyak 263 formasi. Sedangkan untuk putra-putri potensial Papua disediakan 100 formasi, yang akan ditempatkan di sejumlah K/L.

 

"Adapun formasi untuk atlet berprestasi sebagai pelatih olahraga sebanyak 140 formasi, untuk ditempatkan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistem seleksi terhadap kebijakan afirmasi tersebut, sama degan seleksi untuk pelamar umum yang lain. Khusus untuk Papua seleksi sesama putra/putri Papua," ungkapnya.

  

Sementara itu, Kepala BKD Sultra Hj Nur Endang Abbas, membenarkan jika untuk tahun Provinsi Sultra tidak kebagian jatah dalam penerimaan PNS dengan kuota yang tercantum, dan hanya diikuti lima daerah saja. Ia menegaskan, bagi Kabupaten yang menerima ini merupakan amanah Kemen PAN dan RB dan harus dikordinasikan kepada Gubernur juga panitia nasional.

 

"Ini, mesti menjadi menjadi evaluasi daerah dalam belanja pegawai tidak mencapai 50 persen,  sebab sepanjang belanja pegawai kita diatas 50 persen, kita tidak akan dapat melaksanakan penerimaan CPNS, dan itu ketentuan dari pusat," ucapnya, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat, (19/7). (cr1/KP)