Kades Dituding Sunat Dana Bantuan Korban Banjir

Warga Minta Segera Copot Kades Lawoila

KENDARINEWS.COM: Ratusan warga Lawoila, Kecamatan Konda, Konawe Selatan mendesak Kades, Leren segera menanggalkan jabatannnya. Mereka menganggap, Leren arogan dan tidak transparan pada warganya. Parahnya lagi, Kades dituding telah memotong dana bantuan bagi korban banjir yang harusnya disalurkan.

   
Dalam aksi unjuk rasa Rabu (24/7) lalu itu, warga nyaris saja berbuat anarkis dengan mengancam melakukan perusakan balai desa jika tuntutan mereka tak disahuti. Untungnya, polisi memediasi warga bertemu dengan Kades serta Camat Konda. Salah satu perwakilan warga, Hari Widodo menjelaskan, perilaku kepala desa memimpin Lawoila tak patut lagi dipertahankan, karena sebagian warga sudah tidak senang lagi dengan kehadiran Leren. "Kades telah melakukan pemotongan dana bantuan banjir, dana BLSM, block grant, bantuan ternak, dana bantuan traktor dan pemotongan honor perangkat desa.

Bahkan kepala desa juga telah melakukan pungutan liar kepada warga dengan selalu membebankan pembayaran pembuatan KTP, akta, hingga izin keramaian hingga Rp 500 ribu. Kades selalu marah-marah dan membentak warga tanpa alasan jelas, saat warga berusaha menanyakan bantuan yang telah disalurkan," ungkapnya.
   
Kapolsek Konda, Ipda Alfin Azis sendiri mengungkapkan, dalam prosedur pembuatan surat izin keramaian, polisi tak pernah membebankan biaya sepeserpun pada warga. "Tapi jika memang ada seperti itu, maka itu bukan ketetapan dari polisi, mungkin dari perangkat desa untuk biaya pengurusan lainnya," jelas Kapolsek. Alfin Azis mengatakan, jika memang warga mempunyai bukti kuat tentang adanya dugaan korupsi dan Pungli yang dilakukan Kades, maka bisa dilaporkan ke kepolisian untuk diusut.
   
Camat Konda, Iklima Salmia berusaha membela dengan menyatakan, apa yang dilakukan Kades  sah-sah saja di lingkup pemerintahan desa. "Jika ada bantuan beras yang disumbangkan pada masyarakat, tidak mungkin  semuanya akan disalurkan. Pastilah ada beberapa karung akan diambil para perangkat desa yang telah bekerja," katanya. Camat juga mengatakan, jika pemotongan dana-dana yang disangkakan kepada Kades, tak perlu disoalkan. Karena dalam mengurus bantuan tersebut Kades perlu biaya ke kendari. "Bukan masyarakat yang putuskan Kades berhak dicopot atau tidak, melainkan Bupati. Harus temui langsung bupati dengan 15 orang perwakilan masyarakat," saran camat.
   
Di tempat yang sama, Kades Lawoila, Leren tak berusaha membantah tuduhan warga tentang Pungli dan pemotongan dana BLSM serta lainnya. "Jika semua warga tak lagi menginginkan saya menjabat sebagai kepala desa, maka saya rela dicopot. Tapi itu harus sesuai prosedur dan persetujuan dari bupati," entengnya.

Sumber: kendari pos