BLSM Disunat untuk Keamanan dan HUT RI

PUMA Kendari (Rumbia): Pendistribusian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) terus menuai masalah. Di Bombana misalnya. Dana itu tak semuanya disalurkan kepada penerimanya. Dari Rp 300 ribu Rp 50 ribu diantaranya disunat oleh oknum aparat desa. H. Rusdi, anggota DPRD Bombana mengaku, pemotongan dana BLSM yang baru terungkap terjadi di wilayah Poleang. Menurut laporan yang dia terima, lokasinya terletak di dusun Kestahi dan Toburi. Warga tak mampu penerima BLSM di dua dusun ini, tidak sepenuhnya menerima hak mereka. "Di dua dusun ini dipotong 50 ribu rupiah," ungkap H. Rusdi.

   

Alasan pemotongan tersebut, Rp 30 ribu  diperuntukan buat peringatan HUT RI 17 Agustus nanti, sedangkan Rp 20 ribu untuk petugas keamanan. Sayang politisi dari partai Republikan ini tidak memberikan penjelasan pasti, petugas keamanan dari satuan mana yang akan diberi "jatah" dari uang warga tak mampu tersebut. Yang jelas kata dia, pihak yang melakukan pemotongan adalah oknum aparat desa di dua wilayah itu.

Selain mengungkap adanya pemotongan hak fakir miskin, H Rusdi juga mengungkap adanya oknum Pegawai Negeri Sipil yang menerima BLSM. Bahkan oknum PNS itu, juga turut antri. Sementara Abady Makmur, anggota DPRD Bombana lainnya mengaku, dirinya memberikan apresiasi kepada kepala desa yang memberikan kemudahan dalam menerima BLSM. Mereka menjemput langsung dana BLSM di pos-pos dan membawakan langsung kepada mereka yang berhak menerimanya.

   

Namun Abady sangat menyayangkan ternyata dibalik kemudahan itu, ada oknum kepala desa yang melakukan pemotongan BLSM untuk biaya transportasinya serta untuk persiapan peringatan hari kemerdekaan dan pengamanan. Kata politisi Partai Serikat Indonesia ini, jika alasannya hanya untuk transportasi, itu tidak masuk akal, karena itu merupakan tugas mereka memberikan pelayanan pada masyarakat. Di Toburi untuk biaya administrasi, 17 Agustus dan keamanan itu, tidak boleh terjadi. Karena untuk biaya keamanan, itu sudah menjadi tugas mereka melakukan pengamanan dalam menyalurkan BLSM. "Kasihan masyarakat. Uang tiga ratus ribu bagi kita pegawai dan keamanan tidak seberapa bahkan tidak ada nilainya. Tapi bagi fakir miskin itu sangat berharga dan sangat dibutuhkan, apalagi menjelang idul fitri ini," sambung anggota DPRD Bombana dua periode ini.

   

Sedangkan sumbangan untuk 17 Agustus, ini juga tidak masuk diakal. Sebab Bupati Bombana, H. Tafdil sudah memberikan program Gembira Desa dengan anggaran Rp 350 juta tiap wilayah.  Abady mengharapkan kepolisian untuk melakukan pemantauan dan pengamanan terkait hal ini. Abady mengaku, jika kasus di Toburi dan beberapa desa di wilayah Poleang hanyalah satu dari sekian masalah penyaluran BLSM.

Sumber: kendari pos